AKUNTANSI KEUANGAN - HUTANG AFILIASI BERDASARKAN PSAK NO 7 (Pengungkapan Pihak-pihak berelasi)

Dalam menghadapi persaingan bisnis, salah satu hal fundamental yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah permodalan. Pihak perusahaan harus memberikan perhatian penuh dalam masalah penyediaan dana. Penyediaan dana dapat berasal dari sumber internal yang meliputi laba ditahan dan sumber eksternal meliputi utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan modal saham. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi dananya dengan mengutamakan sumber dana yang berasal dari dalam. Namun, pertumbuhan perusahaan mengakibatkan kebutuhan dana juga semakin besar, sehingga dalam memenuhi sumber dana tersebut, perusahaan dapat menggunakan sumber dana dari luar perusahaan yaitu utang. Menurut Soemarso (2005), salah satu sumber dana yang berasal dari pinjaman atau utang adalah peminjaman dana dari induk perusahaan atau perusahaan afiliasi yang dikenal dengan istilah utang afiliasi. Utang afiliasi dapat berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi peminjaman dana dari induk perusahaan atau perusahaan afiliasi merupakan salah satu contoh transaksi pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi pihak-pihak berelasi dewasa ini mendapat perhatian yang sangat serius baik dari  dalam kalangan dunia bisnis maupun dari pihak otoritas perpajakan. Hal ini dikarenakan, pihak-pihak yang berelasi dapat menyepakati transaksi dimana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Selain itu, transaksi pihak-pihak berelasi mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seperti pada utang afiliasi yang memungkinkan suatu perusahaan membayar utang lewat dari jatuh temponya serta jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang disepakati. Hal ini dikarenakan belum ada aturan yang mengikat tentang saldo transaksi dan penyelesaian utang afiliasi. Sehingga hubungan berelasi dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor.

Berdasarkan PSAK No. 7 tahun 2010, PT Sunu Network Broadcast Televisi diharuskan mengungkapkan dengan jelas mengenai transaksi dengan pihak berelasi termasuk peminjaman dana yang telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi harus diungkapkan secara detail seperti hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anak perusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak berelasi tersebut. Selain itu perusahaan juga diharuskan untuk mengungkapkan jumlah transaksi beserta syarat dan kondisinya serta mengungkapkan kompensasi yang diberikan kepada anggota manajemen kunci seperti manajer, direksi, dan komisaris perusahaan. Dengan demikian, saldo transaksi dan penyelesaian liabilitas utang afiliasi menjadi lebih jelas sehingga tidak memungkinkan suatu perusahaan membayar utangnya lewat dari jatuh temponya dan jumlah yang dibayarkan juga sesuai yang disepakati.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan atas Kebijakan Utang Afiliasi berdasarkan PSAK No. 7 (2010) pada PT Sunu Network Broadcast Televisi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengukuran, pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan utang afiliasi berdasarkan PSAK No. 7 (2010) pada PT Sunu Network Broadcast Televisi.

1.        Tinjauan Pustaka

1.1.   Utang

2.1.1        Definisi Utang

Menurut Rudianto (2012) utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu”. IFRS (International Financial Reporting Standard) Framework dalam Harrison dkk (2012) mendefinisikan utang sebagai kewajiban saat ini yang akan diselesaikan melalui arus keluar sumber daya yang mengiringi manfaat ekonomi.

2.1.2        Karakteristik utang

FASB dalam Suwardjono (2005), menyebutkan tiga karakteristik utama dari utang yaitu, pengorbanan ekonomik masa datang yang cukup pasti, keharusan sekarang, dan akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut Rudianto (2012), agar dapat dikelompokkan sebagai utang, kewajiban harus memiliki kriteria seperti jumlah nominalnya jelas, pihak penerimanya jelas, dan berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu.

2.1.3        Pengelompokan Utang

Menurut Fahmi (2014) secara umum utang terbagi dalam dua golongan yaitu:

1)   Current Liabilities atau Short-Term Liabilities (utang jangka pendek) atau(utang lancar), dan

2)   Non Current Liabilities atau Long-Term Liabilities atau Long-Term Debt (utang jangka panjang).

Baridwan (2008) menjelaskan bahwa suatu kewajiban akan dikelompokkan sebagai utang jangka pendek apabila pelunasannya akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru. Menurut Syakur (2009) utang jangka panjang merupakan kewajiban-kewajiban sekarang yang timbul dari transaksi-transaksi masa lampau yang tidak harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu periode akuntansi atau satu periode perputaran usaha.

1.2.  Utang Afiliasi

2.2.1        Definisi utang afiliasi

Menurut Soemarso (2005) utang kepada perusahaan afiliasi adalah utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi-transaksi lain dari perusahaan afiliasi, misalnya pembelian barang atau jasa.Utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang tergantung pada jangka waktu pengembaliannya. Sedangkan menurut Wind (2014) utang perusahaan afiliasi atau yang terkait adalah kewajiban kepada perusahaan afiliasi, yang bukan bagian dari ekuitas (jika perusahaan) atau kekayaan bersih (jika perusahaan perseorangan atau kemitraan) dan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

2.2.2        Keuntungan utang afiliasi

Baker dkk (2010:375) menyatakan bahwa perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang lebih rendah. Afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenal, sehingga memungkinkannya untuk mendapat imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan resiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan menanamkan uangnya di perusahaan lain yang tidak berhubungan istimewa. Selain itu entitas gabungan juga mendapatkan keuntungan dimana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal.

2.2.3        Pengukuran, pengakuan, penilaian, penyajian dan penyelesaian utang afiliasi

Konsep pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian utang afiliasi sama dengan konsep pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian kewajiban lainnya. Seperti yang dijelaskan Soemarso (2005) bahwa utang afiliasi dapat menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang tergantung jangka waktu pengembaliannya. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi sebelumnya telah terjadi. Kam dalam Suwarjono (2005) membedakan antara kriteria pengakuan dan kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui. Kam dalam Suwarjono (2005) mengajukan empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu ketersedian dasar hukum, ketersedian konsep dasar konservatisma, ketertentuan substansi ekonomik transaksi, keterukuran nilai kewajiban.

Stice (2009) menyatakan bahwa “pengukuran yang digunakan untuk kewajiban adalah nilai sekarang (present value) dari arus kas keluar di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban”. Sedangkan menurut Suwardjono (2005) pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan (measured consideration) dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang.

Sedangkan dalam konsep penilaian, Suwardjono menyatakan bahwa kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Tujuan penilaian adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik (kas) pada saat tertentu seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Untuk konsep penyajian kewajiban diatur oleh PSAK 1 yaitu kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, sedangkan menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/Bl/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwakewajiban harus dipisahkan antara kewajiban pihak ketiga dan kewajiban pihak berelasi.

Penyelesaian kewajiban dalam hal ini utang afiliasi menurut IAI (2012) menyatakan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, dengan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas

2.3    PSAK 7 (Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi )

2.3.1        Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi (PSAK 7 Revisi 2010)

PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi ini berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi.PSAK 7 (Revisi 2010) menggantikan PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa revisi tahun 1994. DSAK-IAI memutuskan untuk tidak menggunakan kata ‘istimewa’ namun menggunakan istilah ‘berelasi’ merujuk pada istilah bahasa Inggris yang menggunakan kata Related Party dalam standar akuntansi internasional yakni IAS (International Accounting Standard) 24 Related Party Disclosures. Menurut Juan & Wahyuni (2012) secara filosofis hubungan yang dimaksud dalam PSAK 7 memang tidak selalu istimewa dan kata istimewa memiliki ambiguitas. PSAK 7 (Revisi 2010) berlaku efektif sejak 1 Januari 2011.

2.3.2        Pihak-Pihak Berelasi

IAI dalam Juan & Wahyuni(2012) mendefinisikan pihak-pihak berelasi secara luas dalam PSAK 7 (paragraf 9) bahwa suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan jika: (i) Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries), (ii) Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam Perusahaan Asosiasi), (iii) Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venturer (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian Patisipasi dalam Ventura), (iv)Perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaan, (v) Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan, ventura bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya; dan, (vi) Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan mana pun yang berelasi dengan perusahaan pelapor.

IAI (2012) mendefinisikan anggota manajemen kuncisebagai orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

IAI (2012) mendefinisikan anggota keluarga dekat dari individu sebagai anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas. Mereka dapat termasuk pasangan hidup dan anak dari individu, anak dari pasangan hidup individu, tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu.

Misalnya Tuan A memiliki perusahaan, istri dari Tuan A atau Nyonya A memiliki tanggungan yakni kemenakan yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Maka bila ada transaksi antara perusahaan Tuan A dengan kemenakan tersebut maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup transaksi pihak-pihak berelasi.

IAI (2012) secara spesifik menyebutkan pihak-pihak yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak berelasi, adalah: (i) Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain, (ii) Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama, (iii) Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor semata-mata dalam pelaksanaan urusan internal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan), (iv) Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

2.3.3        Pengungkapan Informasi Pihak-Pihak Berelasi

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sebagai contoh, anak perusahaan yang bermaksud mempertahankan tanahnya sebagai properti investasi, mungkin harus menjual tanahnya ke induk perusahaan atas instruksi dari induk perusahaan tersebut.

Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sebagai contoh, anak perusahaan yang biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal, mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan harga pokok saja. Namun bisa saja dua perusahaan yang berelasi memiliki transaksi yang tidak istimewa. Contohnya adalah anak perusahaan yang menjual dengan harga jual normal kepada induknya.

Mengingat dampak dari hubungan istimewa dengan satu pihak, PSAK 7 mensyaratkan pengungkapan informasi tertentu kepada pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Pertama, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anak perusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak-pihak berelasi tersebut.

Kedua, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, perusahaan pelapor harus mengungkapkan (paragraf 17) Sifat hubungan istimewa; dan Informasi lainnya mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (outstanding balances) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari hubungan istimewa terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup minimal, (i) banyaknya transaksi, rincian jaminan yang diberikan atau diterima, (ii) banyaknya persyaratan dan ketentuan jumlah saldo, (iii) ketentuan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo, dan (iv) penghapusan piutang tidak tertagih dan piutang ragu-ragu selama periode terjadinya.

IAI (2012) lebih jauh mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan paragraf 17 secara terpisah untuk setiap kategori seperti entitas induk, entitas anak, entitas  dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, entitas asosiasi, ventura bersama di mana perusahaan pelapor menjadi venturer, personil manajemen kunci dari perusahaan pelapor atau induk perusahaannya, serta pihak-pihak berelasi lainnya

Terakhir, IAI (2012) juga mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci. Secara spesifik, pengungkapan ini harus dibuat secara keseluruhan dan untuk setiap kategori; (i) imbalan kerja jangka pendek, (ii) imbalan pascakerja, (iii) imbalan kerja jangka panjang lainnya, (iv) imbalan akibat pemutusan hubungan kontrak kerja (pesangon), dan (v) kompensasi berbasis saham.

2.        Metode Penelitian

3.1    Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada PT Sunu Network Broadcast Televisi. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini guna memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 7 Tahun 2010 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sehubungan dengan utang afiliasi.

3.2    Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah PT Sunu Network Broadcast Televisi yang bergerak di bidang media pertelevisian di Makassar.

3.3    Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif yang berbentuk tulisan dan angka seperti sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan yang disertai uraian tugasnya, laporan keuangan serta data-data lain yang sifatnya kualitatif yang dibutuhkan dalam rangka penulisan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi dengan berbagai literature dan referensi seperti jurnal penyesuaian, laporan keuangan dan kontrak perjanjian hutang piutang.

3.4    Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap beberapa catatan dan dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau sumber lain yang terkait. Penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.

3.5    Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan secara narasi data-data yang diperoleh mengenai implementasi PSAK No. 7 Tahun 2010 di PT Sunu Network Broadcast Televisi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010), yaitu sebagai berikut:

3.5.1        Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3.5.2        Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.5.3        Pengambilan keputusan atau verifikasi berarti bahwa setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.        Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1    Pengukuran Utang Afiliasi

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi yang dilakukan, maka ditemukan beberapa dokumen yang menunjukkan dasar pengukuran utang afiliasi. Dokumen ini menunjukkan bahwa PT Sunu Network Broadcast Televisi  mengukur utang afiliasi sesuai dengan teori dan PSAK. Pengukuran utang afiliasi yang diterima oleh PT Sunu Network Broadcast Televisi adalah berdasarkan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dengan induk perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya. Berdasarkan perjanjian hutang antara PT Sunu Network Broadcast Televisi dan PT Bosowa Corporindo adalah sebesar Rp. 2.389.062.980,00 dimana dalam perjanjian tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Nilai utang dalam perjanjian atau pada saat terjadinya transaksi adalah nilai berdasarkan penghargaan sepakatan dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang.

4.2    Pengakuan Utang Afiliasi

Pengakuan utang afiliasi dapat dilakukan setelah pengukuran. Apabila suatu kewajiban sudah memenuhi kriteria definisi dan karakteristiknya maka kewajiban itu harus segera diakui dan dicatat. Pengakuan akuntansi untuk utang afiliasi harus dilakukan pada tanggal utang afiliasi itu terjadi. Transaksi yang menciptakan utang afiliasi biasanya mengidentifikasi tanggal terjadinya utang afiliasi tersebut.

Adapun jurnal yang dicatat oleh PT Sunu Network Broadcast Televisi saat menerima pinjaman dana berupa utang afiliasi:

31/03/2012      Kas dan Bank                                                 2.389.062.980

                                    Utang afiliasi PT Bosowa Corporindo            2.389.062.980

                        (pinjaman dana operasional)

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa utang afiliasi PT Sunu Network Broadcast Televisi langsung diakui dan dicatat pada saat tanggal transaksi. Utang tersebut berupa pinjaman dana operasional yang diberikan oleh PT Bosowa Corporindo sebesar Rp. 2.389.062.980,00.

4.3    Penilaian Utang Afiliasi

Berdasarkan hasil penelitian dokumentasi, diperoleh informasi bahwa penilaian utang afiliasi sudah sesuai dengan PSAK. Hal ini ditunjukkan pada saat nilai utang afiliasi akan dilaporkan. Penilaian kewajiban adalah penentuan kos setiap saat termasuk pada tanggal neraca. Kewajiban dalam hal ini utang afiliasi secara umum dinilai atas dasar jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Pada akhir tahun 2012 nilai utang afiliasi yang disajikan di neraca sebesar Rp. 2.389.062.980,00. Jurnal penyesuaian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa selama tahun 2013 PT Sunu Network Broadcast Televisi mengangsur utangnya pada PT Bosowa Corporindo sebanyak enam kali dengan total Rp. 331.364.279,00. Namun, pada tahun 2013 PT Sunu Network Broadcast Televisi menambah utang yang berasal dari PT Bosowa Corporindo sebesar Rp. 1.564.273.198,00 yang mengakibatkan jumlah utang terhadap PT Bosowa Corporindo bertambah menjadi Rp. 3.621.971.899,00.

4.4    Penyajian Utang Afiliasi

Data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa penyajian utang afiliasi sudah sesuai dengan PSAK yaitu penyajian yang berdasarkan urutan jatuh temponya. Penyajian utang afiliasi dalam laporan keuangan PT Sunu Network Broadcast Televisi, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 disajikan secara terpisah antara utang afiliasi jangka pendek dan utang afiliasi jangka panjang. Perusahaan juga menyajikan tentang pemisahan antara kewajiban pihak ketiga, kewajiban pihak berelasi dan kewajiban pemegang saham.

Catatan atas laporan keuangan perusahaan tahun 2014 menyajikan informasi saldo transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Hal yang sama juga disajikan pada laporan keuangan perusahaan dari tahun 2011-2013. Adapun penyajian utang afiliasi perusahaan pada tahun 2014 yaitu:

                                                                                                            2014

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha

Pihak Berelasi                                                            4.747.600.240

Pihak Ketiga                                                                  461.067.490

Biaya Yang Masih Harus Dibayar                                             471.788.933

Utang Pajak                                                                               827.916.059

Pendapatan Diterima di Muka                                                     74.615.737

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                       6.582.988.495

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang

Pemegang Saham                                                        7.806.739.068

Pihak Berelasi                                                            2.387.392.878

Imbalan pasca kerja                                                                    367.912.777

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                   10.562.044.723

JUMLAH LIABILITAS                                                   17.145.033.182

Selanjutnya catatan atas laporan keuangan perusahaan pada tahun 2014 menyajikan secara terperinci tentang pihak-pihak berelasi yang melakukan transaksi utang afiliasi sebagai berikut:

Utang Usaha

Pihak Berelasi

PT Bosowa Propertindo                                                   4.484.067.925

PT Oto Rental Nusantara                                                    183.749.994

PT Makassar Global Awal Bross                                          60.073.452

PT. Makassar Hotel Network                                               17.223.869

PT Gowa Dinasti Motor                                                         2.485.000

Jumlah                                                                                   4.747.600.240

Utang jangka panjang

Pemegang saham

PT Bosowa Corporindo                                              4.619.971.899

PT Bosowa Media Utama                                           2.847.292.169

Tn. Aksa Mahmud                                                         339.475.000

Tn. Muannas                                                                      5.500.000

Pihak Berelasi

PT Bosowa Resources                                                            2.295.049.877

PT Bosowa Propertindo                                                   46.962.649

PT Makassar Global Awal Bross                                     25.720.963

PT Oto Rental Nusantara                                                   5.250.003

Karyawan                                                                           8.909.386

Jumlah                                                                                 10.194.131.946

PSAK No. 7 tahun 2010 mensyaratkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan saldo transaksi pihak-pihak yang berelasi secara jelas dan perusahaan harus mengklasifikasikan pihak-pihak yang berelasi. Hal ini telah dilakukan oleh PT Sunu Network Broadcast Televisi seperti pada lampiran catatan atas laporan keuangan di atas.

4.5    Pengungkapan Utang Afiliasi

PT Sunu Network Broadcast Televisi telah menerapkan PSAK No. 7 (2010) tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi secara efektif pada tahun 2012. PSAK No. 7 (2010) mensyaratkan pengungkapan yang lebih jelas terhadap transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi. Adapun beberapa pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi utang afiliasi yang diatur dalam PSAK ini sebagai berikut:

Tabel 2. Pengungkapan yang disyaratkan PSAK No. 7 (2010)

No	Hal-hal yang harus diungkapkan
1	Perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anak perusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak berelasi tersebut.
2	Sifat hubungan istimewa
3	Saldo transaksi  pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta syarat dan kondisinya
4	Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain
5	Klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
6	Nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak. Pihak yang paling mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya (next most senior parent) juga harus diungkapkan

Berdasarkan hal-hal yang harus diungkapkan tersebut, kemudian akan di analisis pada laporan keuangan perusahaan apakah pengungkapan transaksi utang afiliasi sudah sesuai dengan aturan PSAK No. 7 (2010). Berikut hasil analisis laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 7 (2010) yaitu:

Pertama, PT Sunu Network Broadcast Televisi telah mengungkapkan adanya hubungan istimewa bila terdapat pengendalian. Catatan atas laporan keuangan perusahaan memberikan informasi mengenai pihak-pihak berelasi bahwa entitas dikendalikan dan dikendalikan bersama dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

4.5.1        PT Bosowa Corporindo diwakili oleh PT Bosowa Media Utama merupakan pemegang saham Entitas dan Entitas lain memiliki hubungan berelasi melalui penyertaan modal saham.

4.5.2        Mempunyai anggota pengurus yang sama yaitu Direksi, Komisaris, dan karyawan dengan pihak-pihak berelasi.

4.5.3        Entitas yang mengadakan perjanjian piutang atau utang dalam rangka pinjaman maupun pendapatan usaha dan pembelian barang dan jasa dengan pihak-pihak berelasi.

Kedua, PT Sunu Network Broadcast Televisi telah mengungkapkan tentang sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi. Adapun rincian sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

No.	Pihak-pihak berelasi/Related party	Hubungan/Relationship	Sifat transaksi/Nature Transaction
1 2	PT Bank QNB Indonesia, Tbk PT Bank Bukopin,Tbk	Mempunyai anggota manajemen kunci yang memiliki pengendalian bersama dan pengaruh signifikan/ Have a member of the key management has join control and signnificant influence	Bank/ Banks
3 4	PT Semen Bosowa Maros PT Bosowa Utama	Mempunyai anggota manajemen kunci yang memiliki pengendalian bersama dan pengaruh signifikan/ Have a member of the key management has join control and signnificant influence	Piutang Usaha/ Trade Receivables
5 6	PT Makassar Hotel Network PT Gowa Dinasti Motor	Mempunyai anggota manajemen kunci yang memiliki pengendalian bersama dan pengaruh signifikan/ Have a member of the key management has join control and signnificant influence	Utang usaha/ Trade Payables
7 8 9	PT Bosowa Propertindo PT Oto Rental Nusantara PT Makassar Global Awal Bross	Mempunyai anggota manajemen kunci yang memiliki pengendalian bersama dan pengaruh signifikan/ Have a member of the key management has join control and signnificant influence	Utang usaha, Utang jangka panjang/ Trade Payables, Long Term Payables
10 11 12	PT Bosowa Corporindo PT Bosowa Media Utama Tn. Aksa Mahmud	Mempunyai anggota manajemen kunci yang memiliki pengendalian bersama dan pengaruh signifikan/ Have a member of the key management has join control and signnificant influence	Utang jangka panjang/ Long-Term Payables
13	Komisaris,Direksi dan karyawan/Commissioners, Directors and employees	Pemegang saham, kepengurusan dan karyawan Entitas yang sama	Piutang lain-lain, utang jangka panjang/Others receivables, Long-Term Payables

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan transaksi utang afiliasi dengan PT Sunu Network Broadcast Televisi, baik utang afiliasi jangka pendek maupun utang afiliasi jangka panjang. PT Makassar Hotel Network dan PT Gowa Dinasti Motor memberikan utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast  Televisi berupa utang usaha. Sementara PT Bosowa Propertindo, PT Oto Rental Nusantara dan PT Makassar Global Awal Bross memberikan pinjaman berupa utang usaha dan utang jangka panjang. Adapun PT Bosowa Corporindo, PT Bosowa Media Utama dan Tn. Aksa Mahmud memberikan pinjaman berupa utang jangka panjang

PT Sunu Network Broadcast Televisi juga telah mengungkapkan saldo transaksi  pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengungkapan ini dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan. Berikut rincian saldo transaksi utang afiliasi perusahaan untuk tahun 2014:

Utang Usaha

PT Bosowa Propertindo                                                   4.484.067.925

PT Oto Rental Nusantara                                                    183.749.994

PT Makassar Global Awal Bross                                          60.073.452

PT. Makassar Hotel Network                                               17.223.869

PT Gowa Dinasti Motor                                                         2.485.000

Jumlah                                                                         4.747.600.240                                                

Utang jangka panjang

PT Bosowa Corporindo                                              4.619.971.899

PT Bosowa Media Utama                                           2.847.292.169

Tn. Aksa Mahmud                                                         339.475.000

Tn. Muannas                                                                      5.500.000

PT Bosowa Resources                                                            2.295.049.877

PT Bosowa Propertindo                                                   46.962.649

PT Makassar Global Awal Bross                                     25.720.963

PT Oto Rental Nusantara                                                   5.250.003

Karyawan                                                                           8.909.386

Jumlah                                                                                10.194.131.946

Sedangkan syarat dan kondisi dari transaksi tersebut di atas tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan hanya menyebutkan dalam catatan atas laporan keuangan bahwa sifat dari hubungan berelasi tersebut, terdapat kemungkinan syarat dan kondisi dari transaksi tidak sama dengan transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak yang tidak berelasi. Perusahaan tidak mengungkapkan secara rinci bagaimana syarat dan kondisi dari transaksi utang afiliasi. Hal yang sama juga terjadi pada pengungkapan penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain. Perusahaan tidak mengungkapkan dengan jelas bagaimana penyelesaian liabilitasnya.

Pengungkapan tentang klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah dilakukan perusahaan. Klasifikasi pengungkapan didasarkan pada hubungan perusahaan dan sifat transaksi seperti pada tabel 2 di atas. Hubungan perusahaan dibagi atas dua yaitu mempunyai anggota manajemen kunci yang memiliki pengendalian bersama dan pengaruh signifikan serta memiliki pemegang saham, kepengurusan dan karyawan entitas yang sama.

Terakhir, pengungkapan tentang nama entitas induk jika berbeda dengan entitas anak telah diungkapkan oleh PT Sunu Network Broadcast Televisi dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan menjelaskan bahwa PT Bosowa Corporindo diwakili oleh PT Bosowa Media Utama merupakan pemegang saham entitas dan entitas lain memiliki hubungan berelasi melalui penyertaan modal saham. Sehingga dapat diketahui bahwa PT Sunu Network Broadcast Televisi di bawahi oleh PT Bosowa Media dan PT Bosowa Corporindo sebagai induk perusahaan.

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan PT Sunu Network Broadcast Televisi mengenai transaksi utang afiliasi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK No. 7 tahun 2010 telah dipenuhi. Perusahaan belum mengungkapakan tentang syarat dan kondisi dari transaksi pihak berelasi serta pengungkapan penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain belum dilakukan perusahaan.   

4.        Kesimpulan dan Saran

5.1    Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

5.1.1        Secara umum perusahaan telah menyediakan laporan keuangan berdasarkan aturan yang berlaku khususnya PSAK No. 7 (2010). Mulai dari tahun 2012 sampai 2014, perusahaan secara konsisten menerapkan aturan PSAK No. 7 tahun 2010.

5.1.2        Pengukuran utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi telah sesuai dengan PSAK yaitu berdasarkan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dengan induk perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang.

5.1.3        Pengakuan utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi sudah sesuai dengan PSAK yang diterapkan bahwa kewajiban diakui pada saat terjadinya. Utang afiliasi perusahaan diakui dan dicatat pada tanggal transaksi.

5.1.4        Penilaian utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi yaitu berdasarkan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi.

5.1.5        Penyajian utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi sudah sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Utang afiliasi disajikan secara terpisah menurut jatuh temponya yaitu utang usaha pihak berelasi dan utang jangka panjang pihak berelasi serta dipisahkan antara utang pihak ketiga, utang afiliasi pihak berelasi dan utang pemegang saham.

5.1.6        Pengungkapan utang afiliasi pada PT Sunu Network Broadcast Televisi sudah sebagain besar diungkapkan sesuai dengan aturan PSAK No. 7 (2010) tentang transaksi pihak berelasi. Perusahaan belum mengungkapakan dalam laporan keuangan mengenai syarat dan kondisi dari transaksi pihak berelasi serta penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain.

5.2    Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

5.2.1        Pihak perusahaan sebaiknya mengungkapakan secara penuh tentang transaksi pihak-pihak berelasi agar tersedia laporan keuangan yang baik.

5.2.2        Pihak perusahaan juga diharapkan secara konsisten menerapkan aturan-aturan dalam PSAK khususnya PSAK No. 7 (2010) tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi agar masalah yang sering terjadi dalam utang afiliasi seperti pada saat pengakuan dan pengungkapan utang afiliasi dapat diatasi.